Feeds:
Posts
Comments

Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (PUSAP) adalah pedoman umum yang menjadi acuan penyusunan Sistem Akuntansi Pemerintahan.

PUSAP diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.

Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan, sedangkan Sistem Akuntansi Pemerintahan untuk pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota.

Pada akhir 2011, Menteri Keuangan telah menerbitkan PUSAP melalui

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 2: Penerbitan PUSAP bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah dalam rangka :
penyusunan Sistem Akuntansi Pemerintahan yang mengacu pada SAP berbasis akrual; dan
penerapan statistik keuangan Pemerintah untuk penyusunan konsolidasi fiskal dan statistik keuangan Pemerintah secara nasional.

Pasal 3 dan 4: Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat disusun oleh Menteri Keuangan berdasarkan pada PUSAP.

Sedangkan Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota berdasarkan pada PUSAP, namun penyusunannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 6 dan 7: Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN, sedangkan Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD.

LKPP dan LKPD terdiri atas LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, LPE, dan CaLK.
Pasal 8: Konsolidasi fiskal dan statistik keuangan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penggabungan data keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk kebutuhan informasi fiskal dan statistik secara nasional. Penyusunan Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus memperhatikan kebutuhan informasi yang diperlukan dalam rangka konsolidasi fiskal dan statistik keuangan secara nasional.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 dapat di download pada link di bawah ini :

http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/238~PMK.05~2011Per.HTM

Keseriusan Pemerintah dalam mentransformasi sistem akuntansi pemerintahan yang selama ini menggunakan basis kas ke arah sistem double entry atau accrual based system tercermin dengan dukungan undang-undang dan peraturan pemerintah terutama tentang SAP.

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang masih bersifat sementara  sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan  bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja  berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis  kas. Pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 perlu diganti.

Hal tersebut yang melandasi terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menggantikan PP Nomor 24 Tahun 2005.

Lingkup  pengaturan  Peraturan  Pemerintah  Nomor 71 Tahun 2010  meliputi  SAP  Berbasis Akrual  dan  SAP  Berbasis Kas  Menuju  Akrual.  SAP  Berbasis  Akrual terdapat pada Lampiran I dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas.  SAP Berbasis Kas Menuju Akrual pada Lampiran II berlaku selama masa transisi bagi  entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP Berbasis Akrual.

Penerapan SAP  Berbasis  Kas  Menuju  Akrual  ini  dilaksanakan  sesuai dengan    jangka   waktu  sebagaimana   tercantum dalam Lampiran II. Selanjutnya,  setiap entitas pelaporan,   baik   pada  pemerintah pusat maupun pemerintah  daerah wajib melaksanakan SAP Berbasis Akrual. Walaupun entitas pelaporan untuk sementara   masih  diperkenankan menerapkan    SAP   Berbasis Kas Menuju Akrual, entitas pelaporan diharapkan dapat segera menerapkan SAP Berbasis Akrual.

Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP Berbasis Akrual dimaksudkan  untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan,  baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh.

Secara definisi, sistem akuntansi akrual adalah suatu metode pencatatan transaksi atau peristiwa dan pengakuan biaya (beban) berdasarkan periode terjadinya peristiwa atau transaksi tersebut. Sedangkan menurut metode single entry atau cash basis pencatatan dan pengakuan peristiwa dilakukan saat pembayaran dilakukan.

Dalam sistem akrual, pencatatan biaya depresiasi suatu aset dibebankan ke periode waktu selama suatu aset tersebut digunakan berdasarkan biaya harga pembelian aset. Sedangkan menurut sistem akuntansi berbasis kas, biaya pengadaan aset tersebut dibebankan ke periode saat dilakukan pembayaran atas harga aset.

Isu tentang pentingnya timing dalam pengakuan / recognition suatu transaksi atau peristiwa ekonomi merupakan hal yang sangat penting dalam lingkungan sstem akrual, sehingga lebih membantu dalam meningkatan akuntabilitas pengambilan keputusan. Angka-angka akuntansi berdasarkan sistem akrual dianggap lebih informatif, membawa implikasi yang signifikan untuk pimpinan daerah dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiliki.

Harus diakui bahwa sistem akuntansi berbasis kas lebih sederhana dikelola dan telah menjadi bagian integral dari sistem pengelolaan dan akuntabilitas keuangan negara kita sejak jaman kolonial. Namun, sistem tradisional tersebut memiliki beberapa kelemahan mendasar, a.l. :

  • Tidak mampu menyajikan secara tepat jumlah penggunaan biaya total sumber daya (full cost) yang digunakan. Contoh : Pembelian aset yang bernilai besar akan sangat membebani pembiayaan pada tahun pembelian aset tersebut dibayar, tetapi tidak diakui dalam bentuk biaya atas penggunaan aset tersebut pada tahun-tahun berikutnya.
  • TIdak dilakukan pencatatan dan pengakuan terhadap komitmen pembayaran di masa yang akan datang. Suatu Hutang akan diakui sebagai biaya pada saat pembayaran dilakukan.
  • Pengontrolan lebih dititikberatkan pada biaya pembelian dibandingkan hasil yang bisa dicapai atau outcomes yang dihasilkan atas suatu program atau pembelian aset pemerintah.
  • Dapat memunculkan sikap pejabat pemerintah untuk selalu membelanjakan semua anggaran tahunan yang tersedia tanpa mengindahkan manfaat / benefit suatu program yang dilakukan.

Pengadopsian sistem akrual tidak hanya bertujuan standar dan format penyajian laporan keuangan belaka. tetapi juga berdampak pada berubahnya sistem penyusunan anggaran. Di samping itu, pengadopsian sistem akuntansi akrual mau tidak mau akan mempengaruhi sistem dan pengukuran kinerja pemerintah. Dengan kata lain, akrualisasi sistem akuntansi pemerintahan selain merubah format akuntabilitas keuangan, juga akan berdampak pada kebijakan fiskal dan kinerja pemerintah Indonesia di masa yang akan datang.

Kesuksesan implementasi penerapan sistem akrual pada keuangan pemerintah tidak dapat ditawar-tawar lagi, memerlukan latar belakang pendidikan dan pengalaman pegawai pemerintah yang memadai. Di samping itu, terlaksananya sistem akrual membutuhkan staf pemerintah yang memenuhi syarat minimal sebagai berikut :

  • Memahami alasan mengapa perlu dilakukan perubahan sistem, desain sistem, dan pendekatan serta implikasi reformasi akuntansi akrual untuk pemerintah.
  • Memahami dan mampu melaksanakan sistem akrual pada masing-masing satuan kerja perangkat daerah.
  • Mampu membaca dan memahami isi informasi berdasarkan sistem baru tersebut.

Dengan demikian, sistem akrual tidak hanya membutuhkan kemampuan teknis pelaksanaan pada tingkat satuan kerja, tetapi juga perlu adanya kesadaran mental dan budaya tentang manfaat serta tujuan daari sistem yang baru. Melihat kesiapan tenaga atau staf di lingkungan pemerintahan dengan persyaratan tersebut di atas, agaknya masih sangat jauh dari memadai. Salah satu pangkalnya adalah sistem rekrutment pegawai yang masih kaku, sehingga membatasi sistem rekrutment profesional ke dalam lingkup birokrasi pemerintah.

Di samping masih minimnya jumlah akuntan di lingkungan pemerintah daerah, tingkat rekrutmen pegawai yang berlatarbelakang pendidikan akuntansi masih relatif rendah. Kekakuan itu juga tercermin dari sistem penerimaan CPNS yang hanya merekrut pegawai yang baru menyelesaikan pendidikan atau perguruan tinggi sehingga tertutup kemungkinan pemerintah memiliki pegawai bidang akuntansi yang berpengalaman dan berketrampilan tinggi. Belum termasuk persoalan lain seperti fleksibilitas karier dan tingkat gaji yang kurang kompetitif.

Singkatnya, pada level praktis implementasi akuntansi berbasis akrual akan sangat memerlukan daya dukung staf yang terampil dan berpengalaman, sementara sistem rekrutment dan pengembangan karyawan pemerintah masih kaku dengan berbagai pembatasannya, akan memperlambat akselerasi implementasi akuntansi akrual pada keuangan pemerintah seperti yang di kehendaki dalam Standar akuntansi Pemerintahan.

Selain itu pengembangan sistem akuntansi pemerintahan masih bersifat sentralistisdan top-down, artinya inisiatif SAP lebih merupakan upaya Pemerintah, tekanan dari berbagai kalangan termasuk DPR atau DPRD kepada Pemerintah sangat diperlukan dalam mempercepat implementasi akuntansi akrual melalui kebijakan, komitmen organisasi, maupun pimpinan birokrasi dalam masing-masing satuan kerja perangkat daerah.

Sebagai refleksi dari pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah Kota Batu, perlu  kiranya di-refresh bagaimana opini BPK-RI selama lima tahun terakhir, seperti yang dikutip dari alinea pendapat/opini LHP BPK sebagai berikut :

Tahun Anggaran 2004 -> BPK-RI berpendapat bahwa Laporan Keuangan Kota Batu Tahun Anggaran 2004, tidak disajikan secara wajar untuk semua hal yang material sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang ditetapkan di dalam berbagai peraturan perundangan yang berlaku;

Tahun Anggaran 2005 -> Opini yang diberikan berbunyi : Berdasarkan Pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Kota Batu Tahun Anggaran 2005, BPK-RI berpendapat bahwa kecuali atas akibat paragraph atas hal-hal yang dimuat dalam paragraph sebelumnya telah disajikan secara wajar untuk semua hal yang material sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang ditetapkan di dalam berbagai peraturan perundangan yang berlaku;

Tahun Anggaran 2006 -> Menurut pendapat BPK RI, kecuali atas hal yang diuraikan dalam paragraf di atas laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kota Batu per tanggal 31 Desember 2006, dan realisasi anggaran serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum;

Tahun Anggaran 2007 -> Menurut pendapat BPK RI, karena hal yang disebut pada paragraf sebelumnya, laporan keuangan yang disebut di atas tidak menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang yang material, posisi keuangan Pemerintah Kota Batu per 31 Desember 2007, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;

Tahun Anggaran 2008 -> Sebagaimana telah disajikan opini berbunyi BPK-RI tidak dapat menerapkan prosedur pemeriksaan yang memadai sebagaimana telah diuraikan dalam opini yang diberikan atas LKD Pemerintah Kota Batu sehingga tidak memungkinkan BPK RI untuk menyatakan pendapat, dan BPK RI tidak menyatakan pendapatnya atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Batu tahun anggaran 2008.

Secara ringkas opini BPK untuk LKD Kota Batu : TA 2004 opini tidak wajar (adverse opinion), TA 2005 dan 2006 wajar dengan pengecualian (qualified opinion), TA 2007 tidak wajar (adverse opinion), dan TA 2008 tidak memberikan pendapat (disclaimer of opinion).

Selain opini, pemeriksaan atas laporan keuangan masih menunjukkan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Beberapa permasalahan penting yang juga sering muncul antara lain sebagai berikut :

  1. Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai, sehingga penyajian akun-akun dalam neraca tidak dapat diyakini kewajarannya.
  2. Perencanaan kegiatan tidak memadai atas penganggaran belanja modal dan belanja barang, sehingga realisasi belanja tersebut tidak tepat klasifikasi dan tidak sesuai peruntukannya.
  3. Sumber daya manusia bidang akuntansi belum memadai dan satuan pengawas intern belum berfungsi optimal, seperti dalam melakukan reviu atas LKPD.
  4. Adanya kasus-kasus kerugian negara terkait belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif, kekurangan volume pekerjaan, dan pembebanan biaya tidak sesuai atau melebihi ketentuan, serta kasus kekurangan penerimaan daerah yang timbul karena pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

Dari kenyataan setelah lima tahun diterbitkannya paket tiga UU Keuangan Negara, bahwa implementasinya berlangsung sangat lamban. Tidak ada satu pun dari jadwal waktu masa transisi yang disebut dalam ketiga UU Tahun 2003-2004 tersebut yang dapat dipenuhi.

Hingga saat ini, sistem perbendaharaan negara belum terkonsolidasi, sistem akuntansi umum belum selaras dengan sistem akuntansi instansi dan administrasi aset maupun hutang negara belum tertata dengan baik. Peranan anggaran non-bujeter masih tetap besar, SAP Tahun 2005 belum sepenuhnya terwujud sedangkan berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah dalam bidang keuangan negara masih saling bertentangan antara satu dengan lainnya dan belum selaras dengan semangat paket tiga UU Tahun 2003-2004. Sementara itu, anggaran berbasis akrual belum terwujud, teknologi informasi masih belum terpadu sedangkan sumber daya manusia masih kurang dan sistem pengendalian internal belum berfungsi.

Lambannya pembangunan sistem keuangan terjadi pada Pemerintah Pusat maupun Pemda. Di antara kedua tingkat pemerintahan itu, pembangunan sistem keuangan di Pemda lebih lambat kemajuannya daripada di Pusat. Ini menggambarkan kemampuan daerah yang sangat terbatas untuk membangun kelembagaannya agar dapat menggunakan kekuasaan dan dananya yang semakin besar dalam rangka otonomi daerah bagi pembangunan daerahnya sendiri.

Meskipun demikian, dalam hal implementasi paket tiga Undang-Undang Keuangan Negara, telah ada kemajuan dalam beberapa aspek, yaitu pelaksanaan anggaran, akuntansi dan pertanggungjawaban, serta pengawasan dan pemeriksaan.

Dalam pelaksanaan anggaran, penjelasan UU Nomor 17 Tahun 2003 menetapkan pengintegrasian sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem penganggaran. Saat ini, sistem tersebut telah menuju proses penganggaran berbasis kinerja, meskipun prakteknya masih hanya sekedar format anggaran dan belum sampai pada substansi penganggaran. Kemajuan dalam aspek perbendaharaan, antara lain proses penggunaan treasury single account secara bertahap telah dilakukan, meskipun sampai dengan Tahun 2008 belum selesai.

Kemajuan dalam aspek akuntansi, antara lain telah ada PP Nomor 24 Tahun 2005 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Basis akuntansi akrual yang harus dilaksanakan pada Tahun 2008 belum dapat terwujud karena Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) masih pada tahap mempertimbangkan pelaksanaan kondisi nyata di pemerintahan untuk menerapkan basis akrual. Sampai saat ini pemerintah masih menggunakan basis kas modifikasi akrual (basis kas untuk LRA dan basis akrual untuk neraca).

Kemajuan dalam bidang pertanggungjawaban anggaran, antara lain terlihat dari laporan keuangan yang disajikan oleh entitas. Secara formal telah dihasilkan LRA, neraca, catatan atas laporan keuangan (CALK) dan laporan arus kas (LAK). Adanya keempat jenis laporan tersebut menunjukkan semakin transparannya informasi mengenai pengelolaan keuangan negara meskipun masih terdapat beberapa kekurangan seperti neraca yang belum menggambarkan semua kekayaan negara/daerah.

Perkembangan lain adalah pejabat pimpinan satuan kerja pengguna anggaran bertanggung jawab terhadap penggunaan uang di satuan kerjanya (UU Nomor 1 Tahun 2004), yaitu dengan menyusun neraca dan LRA satker.

Dalam aspek pengawasan, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka pengendalian dan pengawasan pengelolaan keuangan negara sehingga lebih transparan dan akuntabel. Peraturan Pemerintah ini juga dimaksudkan untuk lebih memperkuat efekti fi tas penyelenggaaran SPIP dengan lebih memberdayakan aparat pengawasan intern pemerintah.

Untuk menuju Laporan keuangan yang memadai maka aspek-aspek pengendalian yang harus dipenuhi adalah :

  1. Penetapan kebijakan dalam bentuk peraturan daerah antara lain peraturan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah harus dilakukan, dan juga berpedoman ke Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya.
  2. Harus memiliki sumber daya manusia pengelola keuangan daerah yang memadai. Hal ini akan berdampak positif dalam proses pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban atas keuangan daerah dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.
  3. Perencanaan pengelolaan keuangan daerah seharusnya dilakukan dengan lebih baik, dan harus dihindari antara lain perencanaan APBD yang tidak berbasis kinerja, APBD terlambat disahkan sehingga penyerapan anggaran tidak optimal, dan penganggaran pendapatan daerah tidak sepenuhnya didukung dengan data potensi pendapatan yang nyata.
  4. Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah ditetapkan sehingga pengelolaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah berjalan tertib.
  5. Pembukuan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dilaksanakan dengan memadai, antara lain transaksi keuangan daerah seluruhnya harus dicatat dalam laporan keuangan, proses penyusunan laporan harus sesuai ketentuan, dan penyusunan LKPD yang seluruhnya mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
  6. Pengawasan oleh Inspektorat yang optimal dan temuan-temuan BPK tidak berulang dan seharusnya dengan cepat ditindaklanjuti.

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA BATU TAHUN ANGGARAN 2008

Kamis, 20 Agustus 2009

Bambang Widjojanto

Ada kontradiksi antara peningkatan jumlah aliran dana ke daerah dan akuntabilitas penggunaan keuangan daerah yang dinilai terus merosot.

APBN Perubahan 2009 menetapkan, jumlah dana APBN Rp 1.005,7 triliun dan ada sekitar 60 persen diserahkan ke daerah. Di sisi lain, laporan keuangan pemerintah daerah yang mendapat opini dengan penilaian tidak wajar meningkat tajam dari 10 daerah (2004) menjadi 59 daerah (2007).

Sementara itu, hasil pemeriksaan BPK semester II tahun 2008 menyebutkan, ada 93.481 rekomendasi senilai Rp 764 triliun yang perlu ditindaklanjuti. Dari jumlah itu, 38.010 rekomendasi senilai Rp 205 triliun belum ditindaklanjuti.

Merosotnya akuntabilitas

Menteri Keuangan beberapa waktu lalu dengan merujuk laporan BPK mengemukakan kian merosotnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penjelasan menteri dan laporan itu menyatakan, pertama, ada 21 daerah yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian tahun 2004 dan merosot menjadi hanya 8 daerah tahun 2008. Kedua, ada 249 daerah mendapatkan opini wajar dengan pengecualian tahun 2004 merosot menjadi 137 daerah (2008). Ketiga, ada 7 daerah tahun 2004 yang diberikan opini tidak memberikan pendapat menjadi 120 daerah (2008).

Uraian tersebut menjelaskan beberapa hal. Pertama, ada kecenderungan kian merosotnya kinerja daerah dalam mengelola keuangan. Kedua, ada 157 daerah yang pengelolaan keuangannya dinilai membahayakan dan 249 daerah potensial membahayakan karena dapat merugikan keuangan negara. Ketiga, ketidakmampuan mengelola keuangan membuka peluang terjadinya fraud serta penyalahgunaan kewenangan yang dapat dikualifikasi sebagai korupsi. Keempat, potensi kerugian negara cenderung meningkat sesuai dengan kian memburuknya kualitas pengelolaan keuangan negara.

Laporan BPK juga menyatakan, pada tahun 2008 ada 31 laporan hasil pemeriksaan (LHP) meliputi 40 kasus senilai Rp 3,67 triliun dan 26,37 juta dollar AS yang mengandung unsur tindak pidana dan telah dilaporkan kepada instansi berwenang. Dari jumlah itu, ada 24 LHP terdiri 37 kasus senilai Rp 3,59 triliun dan 26,37 juta dollar AS diserahkan kepada KPK; sisanya diserahkan kepada kepolisian satu LHP dan kejaksaan enam LHP terdiri tiga kasus senilai Rp 84,42 miliar. Laporan itu melengkapi laporan lain BPK yang menyatakan, tahun 2003-2008 ada 90 LHP yang terdiri 210 kasus senilai Rp 30,18 triliun dan 470,31 juta dollar AS.

Penyimpangan meningkat

Ada dugaan potensi penyimpangan pengelolaan keuangan negara akan meningkat seiring diadakan pemilihan kepala daerah di lebih dari 240 daerah tahun 2010. Asumsinya, pejabat di daerah akan lebih memberi perhatian pada pemilihan kepala daerah, kontrol pengelolaan keuangan daerah akan berkurang, serta sebagian pejabat potensial tergoda untuk menggunakan kewenangan dan keuangan daerah bagi kepentingan sendiri dalam pemilihan kepala daerah.

Berdasar uraian itu, ada dua upaya yang harus berjalan paralel, yaitu pencegahan penyimpangan penggunaan kewenangan melalui peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara serta upaya penindakan dengan memberi sanksi tegas dan keras guna menimbulkan efek jera atas tiap penyimpangan.

Pada konteks penindakan, sinergitas dan konsolidasi lembaga penegakan hukum untuk meminimalkan potensi korupsi dan penindakan atas kasus korupsi menjadi amat penting. Peran KPK dalam penindakan menjadi material dan relevan karena penindakan harus mendapat dukungan publik. KPK adalah lembaga penegakan hukum yang mendapat kepercayaan publik. Karena itu, tindakan mendekonstruksi konsolidasi lembaga penegakan hukum adalah naif.

Apalagi, tindakan ditujukan untuk mendelegitimasi keberadaan KPK dengan mengkriminalisasi pimpinan KPK tanpa dasar dan bukti hukum kuat. Tindakan itu adalah sabotase dan dapat dituding sebagai dekonstruksi pemberantasan korupsi karena membiarkan puluhan ribu temuan dan rekomendasi BPK dengan nilai kerugian ratusan triliun rupiah yang ”dicuri” di depan mata. Ini adalah konspirasi besar yang melegalisasi penyimpangan pengelolaan keuangan negara dan pesta akbar para koruptor yang dipastikan akan membangkrutkan negara dan menyengsarakan rakyat.

Siapa pun penegak hukum yang terbukti bersalah harus dihukum, tetapi itu tidak berarti menghancurkan eksistensi salah satu lembaga penegakan hukum. KPK harus terus dituntut untuk meningkatkan akuntabilitas penggunaan kewenangannya agar tetap amanah dalam mengelola integritas dan profesionalitasnya sehingga tidak ada peluang bagi setiap pimpinan dan staf di KPK dapat menyalahgunakan kewenangan.

Pada akhirnya, prioritas harus diberikan pada upaya pencegahan dan penindakan dengan menyinergikan dan mengonsolidasi lembaga penegakan hukum bukan malah mendekonstruksi peran KPK yang hingga kini masih dipercaya publik.

Bambang Widjojanto Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Trisakti; Advisor Partnership for Governance Reform

BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) Indonesia akan menerapkan enam langkah inisiatif untuk mempercepat reformasi fi skal di Tanah Air.
Ketua BPK RI Anwar Nasution mengemukakan hal tersebut di sela pertemuan International Organization of Supreme Audit Institutions (Intosai) di Jakarta, kemarin.
Sejumlah inisiatif tersebut, di antaranya mewajibkan semua terperiksa menyerahkan management representative letter serta mendorong perwujudan sistem pembukuan keuangan negara yang terpadu (treasury single account)
BPK juga meminta terperiksa untuk menyusun rencana aksi guna meningkatkan opini atas laporan keuangan serta mendorong perombakan struktural Badan Layanan Umum, BUMN, dan BUMD agar lebih mandiri dan korporatis

Lebih lanjut, BPK mengimbau agar pemerintah menggunakan tenaga kerja yang berpendidikan akuntansi guna mengatasi kelangkaan SDM dan menyarankan pembentukan Panitia Akuntabilitas Publik (PAP)
Dalam forum itu, BPK RI melihat ada potensi untuk melakukan kerja sama internasional agar bisa maksimal memberantas korupsi dan money laundering. Untuk audit pajak, misalnya, kata Anwar, BPK di Jerman sudah bisa menangkap penggelapan pajak pertambahan nilai (PPN). “Kita harus belajar dari sana.”

Diaudit Adapun, BPK tengah diaudit BPK Belanda guna mengetahui apakah cara kerja auditor eksternal negara itu telah sesuai dengan standar internasional. Hasil audit akan diketahui pada Agustus mendatang

Menurut Anwar, audit yang berlangsung sejak awal tahun tersebut dilakukan atas permintaan DPR. Selain mereview cara kerja BPK RI, untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi lembaga negara ini. “Jadi, BPK terbuka apakah sesuai dengan standar yang berlaku di dunia atau tidak,” tegasnya.

MEDIA INDONESIA

Siapa yang berkompeten mereviu Laporan Keuangan Daerah?
Mereviu laporan keuangan idealnya dilaksanakan oleh akuntan. Ironinya, banyak instansi pemerintah kecuali Depkeu yang tidak memiliki seorang akuntan. Jadi, siapa yang seharusnya kompeten?
Tidaklah mudah mereviu laporan keuangan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Apalagi, jika bicara soal kualitas laporan. Masalahnya, selama ini, pihak yang diberi wewenang melakukan tugas tersebut sebagian besar belum memiliki kompetensi sebagaimana disyaratkan oleh asosiasi profesi akuntan (Ikatan Akuntan Indonesia).

Dalam faktanya “Tidak sembarang orang bisa melakukan reviu”..
“Kompeten itu tidak identik dengan seseorang yang diberi wewenang. Sebagaimana kenyataan yang terjadi selama ini” ..

Kewenangan tersebut tertuang dalam peraturan pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Perbendaharaan Nomor PER-44/PB/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.Dan Permendagri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah..

Tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan aparat pengawasan intern pemerintah pada pemerintah daerah melakukan reviu atas laporan keuangan dan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh gubernur/bupati/walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan..
Dalam Perdirjen Perbedaharaan tersebut disebutkan yang wajib melakukan reviu laporan keuangan adalah Aparat Pengawas Intern Kementerian Negara/lembaga atau biasa disebut sebagai Inspektorat Jenderal (irjen).

Dan dalam Permendagri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disebutkan pada Pasal 12 bahwa Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota melaksanakan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah.

Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-44/PB/2006
Pasal 1 ayat (1)
Reviu adalah prosedur penelusuran angka-angka dalam laporan keuangan, permintaan keterangan,dan analitik yang harus menjadi dasar memadai bagi Aparat Pengawas Intern untuk memberi keyakinan terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Permendagri Nomor 4 Tahun 2008
Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah prosedur penelusuran angka-angka, permintaan keterangan dan analitis yang harus menjadi dasar memadai bagi Inspektorat untuk memberi keyakinan terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Laporan keuangan adalah produk laporan yang sarat dengan pengetahuan tentang akunting (accounting knowledge). Karena itu,  orang yang kompeten untuk melakukan reviu laporan keuangan pemerintah adalah sebagaimana dipersyaratkan dalam standar auditing dan standar jasa reviu yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Melihat kenyataan yang terjadi selama ini, adalah sangat mendesak Inspektorat Jenderal (Itjen) di berbagai departemen dan lembaga non departemen, termasuk inspektorat pemerintah daerah merekrut akuntan untuk memperkuat fungsi kelembagaannya.
“Bukan dalam konteks tidak mempercayai kemampuan non akuntan. Namun, kalau ini dilakukan terus pasti tidak lazim. Dan selayaknyalah  mendudukan masalah pada ketentuan profesi, karena disitulah profesionalisme diukur dan diatur”..

Reviu laporan keuangan idealnya dilaksanakan oleh akuntan. Sayangnya masih banyak instansi pemerintah kecuali Depkeu yang tidak memiliki seorang akuntan.

“Faktanya hampir seluruh pemerintah daerah, sangat sedikit yang berlatar belakang manajemen keuangan. Ada kepala biro keuangan yang sarjana hukum, ada yang lulusan IKIP, dan lainnya.. Itulah faktanya,” ..
Sangat bisa dimaklumi bahwa kondisi tersebut tidak bisa dilepaskan dari sejarah masa lalu yang mengganggap bahwa keuangan tidak perlu dimanage secara profesional. Sehingga siapa pun orangnya boleh mengelola keuangan.

Telah diketahui bahwa dalam standar audit dan standar reviu yang diterbitkan oleh IAI yang mengharuskan audit dan reviu dilakukan oleh seseorang yang memiliki kompetensi dengan pengalaman memadai. Kompetensi yang dimaksud adalah bahwa seseorang itu harus memiliki latar pendidikan akuntansi.
Standar tersebut tetap relefan. Hanya saja relatif sudah dibuat (established). Kalau di pemerintah dengan sudah ditetapkannya jabatan fungsional auditor. Hanya saja, sejauh mana jabatan fungsional auditor itu sudah mengcover hal tersebut.

Ke depan, kebutuhan akan kualitas laporan keuangan yang baik akan menyadarkan banyak pihak, terutama betapa pentingnya memperhatikan kompetensi dan kapasitas seseorang terkait dengan laporan keuangan, baik penyusunan laporan keuangan maupun reviu atas laporan keuangan yang telah disusun, sebelum laporan keuangan tersebut diaudit Badan Pemeriksa Keuangan..

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.